Akuntabilitas Kebijakan Ekonomi

Pada pertengahan Juli 2010, presiden menyatakan bahwa “biaya listrik hanyalah sekitar 4,5%, jadi kalaupun ada kenaikan harga seharusnya adalah 12% dari 4.5% (atau 0,54%)”. Prediksi inflasi akibat kenaikan TDL tidak hanya diumukan oleh presiden. BPS memproyeksikan 0,22%. BI mengeluarkan nilai maksimum 0,3%.

Awal Agustus 2010, BPS mengumumkan data inflasi bulan Juli 2010 sebesar 1,57%. Jika angka ini dinormalisasi terhadap data historis maka dapat disimpulkan bahwa ketiga prediksi tersebut melenceng jauh. Padahal kondisi ini berlaku dengan asumsi pengaruh TDL hanya terjadi pada bulan Juli. Jika terjadi efek psikologis TDL bulan Juni atau efek lanjutan pada bulan Agustus dihitung maka ketidakakuratan prediksi tersebut menjadi bertambah besar.

Ketidakakuratan massal tersebut seolah menjadi fenomena lama yang terus berulang.

Sesaat setelah kenaikan BBM Oktober 2005, beberapa birokrat dan ekonom mengumumkan perkiraan inflasi tahun 2005 sekitar 12%. Fakta infasi 2005 yang terjadi 17,11%. Ada selisih proyeksi dan realita inflasi 5,11%, hanya untuk rentang 3 bulan. Angka ini sangat fenomenal.

Kasus yang paling kontroversial terjadi pada akhir Februari 2005. Sebuah lembaga penelitian, bersama 36 tokoh nasional, menyatakan bahwa kenaikan BBM yang disertai program kompensasi akan mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Laporan BPS berkata lain: jumlah penduduk miskin semakin meningkat!

Ada beberapa kasus lainnya seperti proyeksi asumsi APBN, formula DAU, kegagalan menunjukan argumentasi sainstifik pada bailout Bank Century (hanya subjective judgment), dan lain sebagainya.

***

Mengapa terjadi ketidakakuratan massal secara berulang? Hal ini hanya bisa dijawab dengan memperhatikan dan mengkaji landasan, asumsi, dan model yang digunakan di balik argumentasi tersebut satu persatu.

Namun sayangnya, sebagian besar argumentasi ilmiah di balik kebijakan tersebut tidak dapat diakses. Ini yang menyebabkan kesulitan peneliti atau pihak manapun untuk mengkaji ulang sebuah kebijakan ekonomi, apalagi melakukan kritik ilmiah. Akibatnya adalah pemandangan sehari-hari di mana diskusi ekonomi lebih sering berkembang menjadi pertempuran yang politis, tidak ilmiah, dan ketidakakuratan terus saja berulang tanpa ada hal konstruktif.

Tetapi, penulis cukup beruntung mendapatkan 2 model yang menjadi pijakan kebijakan ekonomi, yaitu formula DAU dan proyeksi kenaikan tarif energi terhadap inflasi.

Pada kasus pembagian DAU, ada sebuah kekeliruan fatal. Model tersebut menggunakan distribusi yang tidak tepat. Hal ini menyebabkan DAU tidak terdistribusikan secara proporsional.

Model proyeksi pengaruh kenaikan tarif energi terhadap inflasi juga memiliki kesalahan yang sangat signifikan. Ia tidak menyertakan efek berantai kenaikan harga dan kepanikan pasar, hanya melihat fraksi komponen harga. Model linier tersebut nampaknya masih terus digunakan, seperti terlihat pada pernyataan presiden di atas. Ia cukup menjelaskan mengapa prediksi inflasi selalu lebih rendah dari kenyataan.

Apakah kita dapat membuat proyeksi kebijakan ekonomi yang akurat sempurna (100%)? Tentu saja tidak! Ada banyak hal yang membatasi kemampuan prediktif. Namun, alam senantiasa memberikan sains kesempatan untuk mendekatinya. Walaupun tidak akurat 100%, namun kesalahan dapat diminimalisir hingga begitu kecil dan tidak bersifat kekeliruan sistematis.

***

Akurasi adalah aspek penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Fenomena ketidakakuratan massal secara berulang sangat penting untuk dibahas. Ia terkait dengan kredibilitas pemerintah. Apa yang dapat dilakukan agar tidak kembali jatuh ke lubang yang sama?

Salah satu nilai penting yang dijunjung tinggi dalam kehidupan demokratis republik adalah akuntabilitas. Itulah sebabnya metodologi sains sering menjadi rujukan kehidupan demokratis, karena di dalam sains, refutability merupakan kemutlakan dalam semua proposisi ilmiah . Jika kita berpegang pada nilai ini maka sejatinya akurasi kebijakan ekonomi juga berlangsung membaik. Ada 2 aspek akuntabilitas kebijakan ekonomi.

Bagian pertama adalah etika profesi. Adalah naïf untuk mengatakan bahwa berbagai kekeliruan pemerintah dalam kebijakan ekonomi terlepas dari interpretasi yang keliru atas berbagai rekomendasi yang diberikan ekonom.  Seorang ekonom seyogianya mengetahui keterbatasan metodologis yang mereka gunakan sekaligus menyadari berbagai potensi interpretasi yang keliru atas usulan kebijakannya. Etika profesi ini belum ada saat ini.

Krisis ekonomi 2008 yang lalu sebenarnya telah membawa kesadaran baru tentang hal ini. Beberapa ekonom dengan reputasi internasional telah mewacanakan pentingnya etika profesi ekonomi dalam The 98th Dahlem Workshop on Economic Crisis 2008. Manifesto ini disambut luas dalam diskusi ekonomi di forum- forum internasional. Etika profesi ekonomi adalah wacana yang sangat penting dipertimbangkan.

Bagian kedua adalah keterbukaan metode. Setiap kebijakan harus didasarkan pada laporan ilmiah yang dapat diakses secara terbuka. Keterbukaan akan memberikan kesempatan bagi setiap ilmuwan untuk dapat mengkaji ulang metode dan asumsi yang digunakan sehingga mendorong penelitian. Kenyataan kompleksitas sosial di Indonesia terkait keberagaman yang tinggi dalam lanskap kepulauan dan historisitas yang unik merupakan hal yang mestinya memungkinkan lahirnya berbagai kajian ekonomi yang unik, tidak sekadar mengikuti pusar mainstream ekonomi. Wacana ekonomi di tataran ahli, pembuat kebijakan dan masyarakat akan semakin berkualitas.

Coba kita bandingkan dengan Amerika Serikat. Jika kita menelusuri mesin pencari maka dengan mudah menemukan policy paper kebijakan Barack Obama. Demikian juga dengan policy paper yang menopang argumentasi partai Republik. Wacana ekonomi menjadi semakin substanstial dan dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik.

Kejadian ini adalah momentum refleksi bersama. Kebijakan ekonomi selama ini terus menuntut akuntabilitas dari masyarakat. Tetapi, apakah perumusan kebijakan ekonomi juga mampu memberikan teladan tentang akuntabilitas kepada masyarakat?

Rolan Mauludy Dahlan, Twitter: @rolan_md

Peneliti Dept. Ekonomi Evolusioner, Bandung Fe Institute

  1. Mungkinkah naskah akadamik yang menjadi dasar suat kebijakan diwajibkan dipublikasi agar bisa dicermati?

  2. Very well said..
    memang sudah waktunya orang jualan isi bukan sekedar bungkus (doang) gelar akademis atau judul jabatan belaka..

    ..dan klaim tidak berdasar, data palsu, penyembunyian informasi terkait, serta pemolesan materi demi pencitraan sudah waktunya diperttimbangkan untuk jadi dosa dalam buku standar operasional penyelenggaraan negara.. dan prakteknya harus dijadikan petunjuk untuk KPK mencurigai kemungkinan pidana korupsi..
    demikianlah bila kita mau pensiun jadi medioker..

  3. …kalau pengukuran selalu salah, gantilah penggarisnya, jangan berusaha mengubah apa yang mau diukur

    …kalau pengukuran selalu salah, akuilah kesalahan dan belajar agar tak salah lagi di kali lain

  1. Juni 13th, 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: