Matematika Buruk Kebijakan Energi

Pak Ujang adalah seorang tukang becak, sebuah kendaraan yang tidak menggunakan BBM. Suatu ketika pemerintah menaikkan tarif BBM. Harga mie instan kemudian mengalami kenaikan karena proses produksi dan pengangkutannya membutuhkan BBM. Pak Ujang sangat sering mengkonsumsi mie instan, karena harganya yang relatif murah. Apakah Pak Ujang akan menaikkan tarif becak akibat kenaikan BBM? Menurut perspektif “matematika garis lurus” yang lazim digunakan dalam menyusun kebijakan energi, Pak Ujang pasti tidak akan menaikkan tarif, alasannya karena becak tidak menggunakan BBM. Namun, jika kita memperhatikan efek rantai kenaikan harga maka Pak Ujang bisa jadi akan menaikkan tarif becak. Pak Ujang terpaksa menaikkan tarif becak karena terdesak oleh peningkatan biaya kebutuhan hidupnya. Ada peluang kenaikan tarif becak tersebut kemudian diikuti oleh Pak Hari, Pak Budi, Pak Imin dan para tukang becak lainnya. Faktor ini disebut dengan efek mengerumun kenaikan harga.

Selama ini, para kita (para ekonom) sangat sering menggunakan perspektif “matematika garis lurus” dalam merumuskan kebijakan energi, khususnya dalam melihat hubungan antara kenaikan tarif komoditas energi terhadap infasi. Perspektif “matematika garis lurus” secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

  • ada X% bobot kontribusi komoditas energi Y (misalnya listrik, bensin, solar, minyak tanah, dan seterusnya),
  • jika harga Y naik sebesar Z% maka sumbangan inflasi yang diberikan adalah X% dikali Z%.

Perspektif ini dijadikan rujukan oleh para pemangku kebijakan di republik ini, mulai dari Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, hingga Kepala Badan Pusat Statistik, sebagaimana dapat kita lihat dari cuplikan-cuplikan berita berikut ini:

DETIK.COM, Jumat, 18 Juni 2010, 15:50 WIB, “Naikkan Tarif Listrik, SBY Minta Pengertian Rakyat”

Dampak kenaikan TDL terhadap kenaikan harga barang-barang, Presiden yakin tidak akan terlalu besar. Ia menggambarkan, untuk usaha kecil yang menggunakan listrik antara 900-1.300VA, kenaikan listrik mencapai 12%. Berdasarkan studi dari 5 universitas, biaya listrik hanyalah sekitar 4,5%. Jadi kalaupun ada kenaikan harga, seharusnya adalah 12% dari 4,5% saja (atau 0,54%).

 TEMPO INTERAKTIF, Senin, 02 Mei 2011, 14:47 WIB, “Premium Dihapus, Inflasi Bakal Melonjak”

Rusman (Kepala Badan Pusat Statistik) menilai kebijakan ini akan sangat mempengaruhi inflasi. Menurut dia konsumsi bahan bakar minyak memiliki bobot inflasi hingga 3%. Untuk setiap kenaikan harga BBM Rp500  akan menyumbang inflasi 0,25%-0,3%.

DETIK.COM, Senin, 3 Oktober 2005, 17:27 WIB, “Sri Mulyani: BBM Plus Bom Bali II, Inflasi Bisa Capai 12%“

Menteri Keuangan Jusuf Anwar yang tetap meyakini inflasi tetap satu digit. Meski ada bom Bali II, Jusuf yakin peristiwa itu tidak akan memberi dampak yang terlalu besar. “Kalau dampak kenaikan BBM by theory setiap kenaikan BBM 10 persen, inflasinya naik 0,3 persen. Itu primernya, sekundernya 0,1 persen. Karena by theory, prakteknya tidak harus linier. Mungkin juga tidak ada dampak inflasi,” tambah Jusuf.

 MEDIA INDONESIA, 8 Februari 2005, “Kenaikan Harga BBM Picu Inflasi 1%”

“Berdasarkan simulasi kenaikan harga BBM pada 2001, dari segi kenaikan harga BBM terhadap inflasi, kira-kira antisipasinya 0,5 hingga 1,0 persen,” kata Mari (Menteri Perdagangan) di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, di Jakarta, kemarin… Sebagaimana diberitakan, pemerintah akan menaikkan harga BBM antara 30-40%. Kapan waktu kenaikan itu belum ditentukan, namun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani memberikan ancar-ancar kenaikan itu akan dilakukan pada kuartal I tahun ini.

Perspektif “matematika garis lurus” tersebut memiliki kesalahan teoretis yang sangat signifikan. Ia tidak menyertakan efek rantai kenaikan harga dan efek-efek mikro ekonomi lainnya, seperti efek mengerumun kenaikan harga. Ilustrasi mengenai hal ini dapat dilihat pada contoh “Becak Pak Ujang” di atas.

Lalu bagaimana dengan keabsahan perspektif “matematika garis lurus” tersebut secara empiris? Marilah kita bersama-sama mengkaji keabsaahan perspektif “matematika garis lurus” tersebut secara empiris.

Gambar 1, Inflasi dan persentase kenaikan harga bensin (sumber data: BPS).

Studi kasus penulis pada di sini adalah melihat hubungan inflasi terhadap bensin. Gambar 1 merepresentasikan data inflasi dan persentase kenaikan harga bensin dalan 12 tahun terakhir [1]. Gambar 2 menunjukkan hubungan persentase kenaikan harga bensin di bulan t dan inflasi pada t-3, t-2, t-1, t, t+1, t+2 dan t+3.

Gambar 2, Persentase kenaikan harga bensin di bulan t serta inflasi pada t-3, t-2, t-1, t, t+1, t+2 dan t+3.

Pada gambar 2 terlihat adanya diproporsionalitas momentum kenaikan tarif bensin dan inflasi. Pada saat kenaikan tarif bensin cukup besar (> 25%), kenaikan tarif pada bulan t cenderung akan meningkatkan inflasi pada bulan t. Pada saat kenaikan tarif bensin relatif kecil (< 25%), kenaikan tarif pada bulan t cenderung akan mendorong inflasi pada bulan-bulan sebelumnya (t-2 dan t-1). Hal ini diduga berkaitan dengan efek psikologis pra-momentum kenaikan.

Gambar 3, Persentase kenaikan harga bensin pada bulan t terhadap inflasi bulan t pada fitting linier dan kubik.

Gambar 3 merepresentasikan hubungan persentase kenaikan tarif bensin dan inflasi. Secara visual terlihat adanya diproporsionalitas skala (hubungan non-lininer) antara kenaikan tarif bensin dan inflasi. Untuk mengkonfirmasi hipotesis ini, kita dapat mengujinya secara sederhana dengan menggunakan model polinomial. Ia bersifat lebih umum, karena model linier sejatinya hanyalah himpunan bagian dalam model polinomial [2].  Pada gambar 3 terlihat hubungan antara kenaikan tarif bensin dan inflasi lebih sesuai direpresentasikan dalam model kubik (polinom berderajat 3) dibandingkan dengan model linier (polinom berderajat 1).

Proses perhitungan ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya hubungan antara kenaikan tarif bensin dan inflasi tidaklah bersifat linier. Perspektif yang digunakan oleh para ekonom dan birokrat di atas secara empiris adalah keliru.

SUARA KARYA, Selasa, 4 Oktober 2005. “Dampak Kenaikan BBM: Inflasi Bisa Capai 12%”

Inflasi pada Oktober 2005 ini kemungkinan besar mencapai 12 persen sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rata-rata mencapai 126 persen. “Tapi pemerintah berupaya keras menekan inflasi tetap di bawah dua digit atau di bawah 10 persen,” kata Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan usai meresmikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Senin.

Matematika buruk tersebut menyebabkan terjadinya ketidakakuratan massal yang terus berlangsung berulang-ulang, sebagaimana telah dibahas pada artikel sebelumnya. Pada saat kenaikan BBM Oktober 2005, misalnya, kata Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati mengumumkan perkiraan inflasi tahun 2005 sekitar 12%. Fakta infasi 2005 yang terjadi 17,11%. Selisih proyeksi dan realita inflasi 5,11%, hanya dalam rentang 3 bulan, adalah sebuah kekeliruan ini sangat fenomenal. “Matematika garis lurus” tersebut terbukti memiliki cacat teoretis dan empiris yang sangat parah. Ia hanya melihat bobot komponen energi semata (efek langsung) dan mengabaikan efek rantai kenaikan harga dan efek-efek mikro ekonomi lainnya, seperti efek mengerumun kenaikan harga (efek-efek turunan).

Pengaruh BBM tidak semata-mata terkait dengan aspek inflasi semata, tetapi juga terkait dengan permasalahan pengangguran, kemiskinan dan kesejahteraan. Pada gambar 4 terlihat bahwa hubungan antara tarif komoditas energi, yang pada kasus ini adalah harga bensin, sangat terkait dengan perubahan tingkat pengangguran. Peningkatan tarif bensin cenderung akan mendorong peningkatan jumlah pengangguran. Hubungan antar kedua faktor tersebut juga bersifat non-linier.

Gambar 4, Hubungan antara tingkat pengangguran dan harga bensin (sumber data: BPS).

Impotensi metodologis kebijakan energi tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan dalam aspek-aspek ekonomi lainnya, seperti dalam kebijakan kemiskinan dan kesejahteraan. Kita pasti ingat kasus yang sangat kontroversial pada akhir Februari 2005. Sebuah lembaga penelitian, bersama 36 tokoh nasional, membuat iklan besar-besaran di media massa dan menyatakan bahwa kenaikan BBM yang disertai program kompensasi akan mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Laporan BPS setelah itu berkata lain: jumlah penduduk miskin semakin meningkat! Mengapa kekeliruan ini dapat terjadi?

Gambar 5, Hubungan antara tingkat kemiskinan dan harga bensin (sumber data: BPS).

Pada gambar 5 terlihat bahwa hubungan antara kemiskinan dan tarif komoditas energi, yang pada kasus ini adalah harga bensin, juga tidak terjadi secara proporsional atau bersifat non-linier. Pada saat tingkat kenaikan harga berada di atas titik kritis (pada return kenaikan sekitar 0,26), jumlah penduduk miskin cenderung akan meningkat. Pada saat level kenaikan harga di bawah titik kritis maka ia cenderung mengurangi laju penurunan tingkat kemiskinan.

Kenaikan tarif energi juga memiliki dampak yang begitu kompleks. Inflasi tidak hanya terkait dengan aspek pengangguran dan tingkat kemiskinan, tetapi juga aspek-aspek kesejahteraan. Pada saat harga-harga di pasar meningkat, maka sebagian penduduk akan kesulitan untuk memenuhi aspek-aspek kesejahteraannya. Pada gambar 6 terlihat hubungan antara tingkat balita gizi buruk dan harga bensin. Secara umum, pada saat terjadi peningkatan tarif bensin maka persentase balita dengan gizi buruk cenderung akan meningkat. Anomali hanya terjadi pada tahun 1998. Hal ini diduga karena efek recovery pasca krisis 1997 yang telah memicu inflasi yang sangat besar.

Gambar 6, Hubungan antara tingkat balita gizi buruk dan harga bensin (sumber data: BPS).

Presentasi sederhana ini menunjukkan bahwa sejatinya perspektif “matematika garis lurus” tersebut ini menyimpan kekeliruan teoretis dan empiris yang begitu mendalam. Efek kebijakan energi terhadap harga sejatinya tidak bersifat linier. Selain itu, kebijakan energi juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap aspek-aspek lainnya. Kekeliruan perspektif matematis kebijakan energi menimbulkan masalah dalam upaya penanggulanan penggangguran, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ilmu ekonomi saat ini telah berkembang pesat. Ada berbagai alternatif metodologi baru yang dapat menggantikan perspektif “matematika garis lurus” tersebut, mulai dari Markov chain, pendekatan berbasis agen, metode ultrametrik dan berbagai pendekatan stokastik lainnya. Kemalasan kita untuk terus memperbaiki metodologi perhitungan, sesuai dengan kerangka teoretis dan penggaris empiris yang ada, berpotensi menimbulkan kerugian sosial yang besar.

Selain upaya perbaikan metodologi perhitungan ekonomi yang berkesinambungan, sikap lain yang dibutuhkan adalah penegakan etika ekonomi. Jika pengukuran selalu salah, maka akuilah kesalahan dan belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang akan datang.

Formulasi kebijakan ekonomi yang dapat melepaskan Indonesia dari keterpurukan sejatinya hanya dapat ditemukan melalui perbaikan metodologi berkelanjutan yang dibangun melalui penegakan etika ekonomi. Semoga metodologi dan etika ekonomi hanya menjadi pencitraan semata!

Rolan Mauludy Dahlan

Peneliti Dept. Ekonomi Evolusioner, Bandung Fe Institute

Twitter: @rolan_md


[1] Data Inflasi dihitung secara periodik (bulanan) dari proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 1-15 untuk setiap bulannya. Data harga bensin juga dihitung secara periodik (bulanan) dengan titik referensi tanggal 15 untuk setiap bulannya.

[2] Ada berbagai variasi derajat polinomial, seperti: linier (derajat 1), kuadratik (derajat 2), kubik (derajat 3), kuartik (derajat 4) dan seterusnya. Untuk menghindari problem “nilai kiri” dan keterbatasan data maka polinomial derajat genap dan polinomial derajat tinggi dieliminasi dalam proses perhitungan.

    • pengamat
    • Januari 2nd, 2012

    Jika tulisan ini dimaksudkan untuk mengulik tentang kenaikan harga BBM, tentu kurang bijaksana tanpa melibatkan alur dan asumsi yang digunakan dalam subsidi BBM saat ini, dimana saat ini,asumsi-asumsi yang digunakan saat jama dahulu penetapan subsidi,sudah tidak berlaku. Belum lagi dampak pricing yang akan mempengaruhi perkembangan dan competitiveness energi terbarukan.

  1. Heuheu… pecah ndase! :))

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: