Sains dan Kompleksitas Hukum

Pada prinsipnya membangun negara itu seperti mendirikan rumah. Ia melindungi penghuninya dari panas, dingin, penyakit, hingga menjaga privasi pemiliknya. Negara melindungi warganya agar leluasa mengaktualisasikan diri demi kebahagiaannya, mengatasi gangguan kehidupan, hingga menjaga kedaulatannya.

Rumah memiliki fondasi yang di atasnya disusun batu bata dan elemen-elemen lainnya. Negara mempunyai fondasi dasar Pancasila dan UUD 45, kemudian di atasnya disusun berbagai perangkat perundang-undangan. Namun tentu saja, tujuan bernegara jauh lebih kompleks daripada mendirikan rumah. Jika memdirikan rumah mengenal kata “selesai”, maka pembangunan kehidupan bernegara tak akan pernah usai. Dinamika legislasi membuat perundang-undangan senantiasa berubah.

Pada pembangunan rumah, seiring berjalannya waktu, beberapa elemen, seperti asbes, genteng dan sebagainya terkadang perlu diganti. Demikian juga dengan Negara, beberapa Undang-undang (UU) yang tidak relevan lagi diganti dengan UU yang lebih mutakhir, sesuai perkembangan zaman.

Sebuah rumah merupakan hasil dari konfigurasi elemen-elemen penyusunnya, mulai dari bata, papan, tripleks, asbes, hingga genteng. Lantas bagaimanakah dengan negara? Wajah kehidupan bernegara terefleksikan dalam tatanan sistem perundang-undangan. Sistem hukum kita tersusun atas 1929 produk UU, semenjak proklamasi (data Depdagri yang meliputi UU, PNPS, PRPS, dan UU Darurat). Sebagian UU tersebut sudah tak berlaku lagi dan digantikan dengan yang baru.

Sebuah UU tak mungkin independen dari perundangan lainnya. Ia mesti mengingat dan memperhatikan UU yang lain, atau setidaknya merujuk kepada sumber-sumber hukum dasar yang jadi fondasi negara hukum. Hubungan mengingat dan memperhatikan antara satu UU dengan UU lain membentuk “jaringan undang-undang” (web of law). Inilah wajah kehidupan bernegara kita.

Hingga saat ini, ada 50 kelompok UU yang dalam evolusinya belum terhubung satu sama lain. Sistem hukum kita memang masih dalam proses pembangunan awal. Ia belum terintergrasi menjadi sebuah bangunan sistem hukum yang utuh. Namun setidaknya, sebagian besar UU yang ada, telah membentuk web of law. Ada 1214 UU yang sudah saling terhubung dan membentuk sebuah kelompok besar. Fenomena ini juga ditemukan di Kitab Hukum Lingkungan Perancis (Romain Boulet, dkk, 2010) dan seluruh perangkat yuridis di Amerika Serikat (Thomas Smith, 2007).

Di berbagai tempat, struktur web of law tersebut memiliki karakteristik yang serupa dengan jejaring sosial, yang disebut “efek dunia kecil”. Hasil penelitian Ardian Maulana & Hokky Situngkir (2010), dari Bandung Fe Institute, mengkonfirmasi fenomena ini dalam sistem perundangan di Indonesia.

“Efek dunia kecil” dalam menunjukkan bahwa sejatinya hanya sedikit UU yang menjadi anchor atau dirujuk oleh banyak UU. Hanya 2,1% UU yang dirujuk lebih dari 20 UU lainnya. UU tersebut menjadi semacam “otoritas legal” yang muncul secara organis. Mereka berperan penting dalam mengintegrasikan sistem peraturan perundangan menjadi sebuah kesatuan yang utuh.

UU apa saja yang memegang posisi sentral dalam web of law di Indonesia? Hingga saat ini, dari 10 UU dengan “otoritas legal” tertinggi, kesemuanya terkait sistem pemerintahan dan politik, contohnya UU No. 12/2008 dan UU No. 22/2007. Pemerintahan daerah dan politik menjadi tema sentral dalam dinamika kehidupan legislasi di Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat kuatnya dorongan revitalisasi pemerintahan daerah dan politik pasca reformasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sejatinya dinamika legislasi kita masih “sangat muda”. Web of law Indonesia masih dalam proses tranformasi awal menuju sebuah sistem hukum yang terintegrasi secara utuh. Ada berbagai dimensi kenegaraan lain terdapat dalam web of law, seperti seperti kesejahteraan rakyat, sumber daya alam, demokrasi ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Namun tema-tema tersebut belum menjadi isu sentral.

Posisi dinamis dari evolusi hukum tersebut mengingatkan kita akan pentingnya upaya percepatan reformasi hukum di tanah air. Proses ini seyogyanya tidak dilakukan secara trial and error. Untuk itu, desain regulasi harus didukung oleh pengetahuan tentang bagaimana sistem bekerja dan merespon perubahan.

Beberapa dekade terakhir, sains berkembangan dengan pesat dan memberikan cakrawala baru dalam memahami kompleksitas sistem hukum dan politik.  Ada berbagai metode kontemporer yang akan sangat bermanfaat dalam proses reformasi hukum di Indonesia, seperti pendekatan fisika hukum, analisis politik komputasional, dan lain sebagainya. Web of law sejatinya hanyalah sebuah titik kecil dalam kajian fisika hukum yang saat ini tengah berkembang dengan pesat.

Web of law telah mendemonstrasikan bagaimana sains dapat membantu menyingkap tabir evolusi kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. Saya percaya pengembangan metode-metode kontemporer akan memberikan khazanah baru dalam memahami kompleksitas hukum dan politik di Indonesia. Hukum dan politik harus dibedah secara interdisiplin, dari sudut pandang ekonomi, sosiologi, fisika, ilmu komputer, biologi, matematika dan lain sebagainya.

Reformasi hukum Indonesia ke depan akan berhadapan dengan berbagai masalah dan tantangan baru. Tetapi kita tidak perlu pesimis, karena sejatinya di sekeliling kita telah tersedia berbagai metode dan solusi-solusi baru.

Setiap zaman akan melahirkan anak zaman dan masalahnya sendiri. Setiap masalah membutuhkan solusi tersendiri. Mari sama-sama berpetualang menjelajahi solusi-solusi baru dalam dunia yang baru!

 Ardian maulana
peneliti bandung fe institute
homepage: http://bandungfe.net/ai
twitter: @ardianeff

Referensi:

Maulana, A. dan H. Situngkir (2010) Complexity of Law: The Exploration of Indonesian Legislation Network, Working Papers Series WP-11-2010, Bandung Fe Institute

  1. Menarik analisisnya. Saya sudah baca working papernya, ga terlalu ngarti, maklum bukan anak science, ga ngarti simbol-simbolnya. Tapi dari gambar-gambar dan table yang ada di file tersebut saya menduga parameter yang digunakan untuk melihat relasi undang-undang tersebut adalah dari dasar hukum yang ada dalam bagian konsideran Mengingat.

    Dasar hukum dalam konsideran Mengingat memang bisa menjadi salah satu parameter, namun bukan satu-satunya, dan terkadang dapat menghasilkan analisa yang keliru. sebagai contoh, UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sekarang UU 12/2011), tentu semua UU (khususnya paska 2004) mengacu pada UU tsb (walaupun tidak semua UU mencantumkan 10/2004 – masalah konsistensi). Dalam mengukur materi muatan yang ada dalam sebuah UU, UU 10/2004 tidak terlalu penting, karena ia hanya guide teknis.

    Selain itu dalam memasukkan data UU saya menduga anda tidak mengklasifikasikan terlebih dahulu UU-UU yang ada, yaitu UU yang bersifat mengatur dan UU yang bersifat menetapkan. UU yang bersifat menetapkan yaitu: UU yang berkaitan dengan APBN, Pembentukan Pengadilan Tinggi, ratifikasi maupun perjanjian internasional, pengesahan/pembatalan Perpu, pencabutan UU (sangat jarang yang berdiri sendiri sih), dan pemekaran/penggabungan wilayah. UU yang bersifat mengatur umumnya yang diluar kategori ini. UU yang relevan untuk dianalisis dengan metode komputasional (or whatever the name) menurut saya hanya yang bersifat mengatur, sisanya cukup dihitung jumlah UUnya semata.

    Tidak diklasifikasikannya UU dalam kategori2 tersebut dugaan saya yang membuat UU 32/2004 masuk dalam urutan pertama Tabel 2 di Working Paper anda. Mengapa? karena sejak 1999-2011 jumlah UU pemekaran wilayah cukup banyak, lebih dari 1/4 UU yang ada (141 dari 459 UU yang ada). UU pemekaran wilayah tentu berkaitan dengan UU otonomi daerah dan mencantumkan 32/2004 dalam bagian Mengingat-nya. Tapi secara kualitatif bukan UU 32/2004 lah yang menjadi dasar pemekaran wilayah, namun keputusan politik. UU Pembentukan Pengadilan juga pada akhirnya akan bermuara ke UU Otonomi Daerah, mengingat UU Pembentukan Pengadilan Tinggi sendiri lahir karena adanya daerah baru (propinsi baru).

    Dikeluarkannya UU yang bersifat menetapkan penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peta undang-undang, sebagaimana anda gambarkan dibagian awal yang melihat hukum sebagai sebuah bangunan seperti rumah. UU yang bersifat menetapkan tidak relevan untuk dianalisis oleh karena materi2 tersebut menjadi UU karena ‘kebetulan’ materi2 tersebut harus diatur dalam bentuk UU.

    Sekian, semoga bermanfaat.

    nb: agak takjub melihat UU Otsus Papua (21/2001) masuk sebagai salah satu dari 10 UU yang paling penting, mengingat sebagai orang yang sehari-hari bergelut dengan UU sangat jarang melihat ada UU yang berkaitan dengan UU tersebut, khususnya UU yang bersifat mengatur.

  2. Reblogged this on Aulia Mumtaza and commented:
    Renungan tentang bagaimana memahami sistem bernegara kita

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: