Berdemokrasi Secara Realistis

Ada kesan kegamangan ketika memandang masa depan demokrasi di Indonesia. Kita tetap meyakini demokrasi adalah pilihan terbaik.  Namun argumen  seperti “demokrasi kita masih bersifat prosedural”, ”pemilih kita belum rasional”  makin sering terdengar.  Kegamangan tersebut sering kali bermula dari penolakan atas realita proses demokrasi itu sendiri.

googlebook demokrasi

Gambar 1: (atas):kilasan wacana demokrasi di media massa; (bawah): kecenderungan penggunaan kata democracy, monarchi, oligarcy dan autocracy dalam 5.2 juta buku yang telah didigitalisasi oleh google sampai tahun 2008. Terlihat adanya persilangan antara wacana demokrasi dan monarki di akhir abad ke-19. Setelah itu demokrasi menjadi wacana yang dominan di kalangan intelektual.

Rasionalitas sosial pemilih
Jika pemilu adalah pesta demokrasi maka partai dan kandidat adalah sajiannya. Para pelayan sibuk mempromosikan sajian tersebut. Sementara kaum intelektual berupaya mendefenisikan kriteria makanan bergizi sembari meminta rakyat menjauhi makanan yang tidak sehat. Tapi tentu sulit membayangkan seseorang harus repot mengkalkulasi nilai gizi dari ragam makanan tersebut sebelum menjatuhkan pilihan.

Bagi kebanyakan orang, soal makanan adalah soal selera, yang dibentuk oleh kebiasaan dan melekat dalam sistem sosial kulturalnya. Demikian pula dengan pilihan politik. Rasionalitas individu dalam politik adalah rasionalitas sosial. Pilihannya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Moral politiknya, yakni pemahaman atas konsep kekuasaan dan keteraturan hidup bermasyarakat, dibentuk oleh ruang kulturalnya.

Gambar 2: jika perilaku voter diletakkan dalam konteks teori pilihan rasional (atas) maka peluang suara seorang pemilih mempengaruhi hasil akhir pemilu 1: 10 juta (bawah). Kenyataanya orang tetap berpartisipasi dalam pemilu meskipun resiko tersambar petir saat berjalan ke TPS jauh lebih besar dari pengaruh satu suaranya.

Membangun kesimpulan empiris tentang moral politik orang Indonesia bukan hal mudah mengingat ruang kulturalnya yang sangat beragam. Persoalannya, kita sering tergesa-gesa menyimpulkan bahwa “rakyat Indonesia belum rasional dalam berpolitik”. Argumen ini seolah-olah menempatkan rakyat sebagai tertuduh dalam persoalan ketidaksehatan kehidupan demokrasi di negeri ini. Bukankah kredo demokrasi menjadikan suara rakyat, apapun itu, sebagai suara Tuhan? Tidak etis mengkambinghitamkan rakyat atas kegagalan para intelektual dan politisi memahami cara rakyat mengenali pemimpinnya.

Pertama, tudingan tersebut biasanya terkait dengan realita bahwa rakyat kebanyakan tidak paham bahkan tidak memiliki abstraksi yang koheren akan ide-ide politik, sebagaimana yang dipahami para ahli politik. Tentu saja secara natural pasti demikian. Mayoritas publik hanya penikmat politik, menikmati keriuhan panggung politik tapi tidak punya cukup waktu untuk memikirkan secara mendalam.

Namun rakyat selalu mampu memilih dengan baik meskipun awam politik. Ketika pilihan yang tersedia sangat beragam dan kompleks, menyesuaikan diri dengan pilihan lingkungan sosial menjadi strategi yang sangat rasional. Karena hal ini mencegah munculnya ketidaknyamanan psikologis dan peluang tereksklusi dari pergaulan sosial.

Kedua, tudingan tersebut juga muncul jika hasil pemilu tidak sesuai yang diharapkan.

Demokrasi bukan (hanya) soal memilih pemimpin
Ada anggapan umum bahwa demokrasi adalah soal memilih pemimpin. Dan keberhasilan demokrasi adalah ketika pemilu menghasilkan pemimpin yang terbaik. Padahal, tidak mungkin ada jaminan, dalam demokrasi, yang terbaik akan menjadi pemenang. Karena, di satu sisi, memilih pemimpin tidak sama seperti membeli barang, dimana kita dengan mudah membandingkan barang sembari meminimalisasi biaya yang dikeluarkan. Sementara, di sisi lain, faktor keragaman moral politik rakyat akan membuat perbedaan dalam memahami apa yang disebut terbaik.

Secara historis banyak pemimpin-pemimpin hebat lahir dari proses demokrasi. Tapi tidak sedikit pula yang medioker, atau bahkan jahat sebagaimana Hitler yang juga terpilih melalui pemilu. Artinya, proses demokratisasi harus senantiasa bergandengan dengan proses pendidikan politik. Meskipun rakyat punya cara sendiri mengenali siapa yang pantas menjadi pemimpin, upaya mendekatkan apa yang baik bagi setiap orang dan apa yang terbaik secara kolektif harus terus dilakukan.

Tapi bukan sekedar pendidikan politik yang cenderung menjamur jelang pemilu, yang sekedar membanjiri rakyat dengan informasi agar kritis dan berhati-hati menentukan pilihan. Saat ini informasi bukanlah barang yang langka sehingga bukan perkara yang sulit untuk bersikap kritis di tengah keleluasaan mendapatkan informasi. Tapi memiliki informasi dan memiliki pengetahuan adalah dua hal yang berbeda. Tanpa pengetahuan dan kemampuan memproses informasi dengan baik hanya akan mengubah sikap kritis menjadi apatisme massal atau anarkisme massa. Yang pertama mendelegitimasi produk demokrasi, sementara yang terakhir merubuhkan fondasi demokrasi.

Pendidikan politik yang dimaksud adalah bagian tak terpisahkan dari pendidikan nasional. Yakni upaya untuk mencerdasan kehidupan berbangsa, mendidik individu sipil yang paham akan haknya, mengetahui prosedur penyelenggaraan negara serta konsekuensi-konsekuensinya di dalam sistem demokrasi. Selama ini kita berhutang hal tersebut pada kerja-kerja yang dilakukan oleh kalangan progresif: para jurnalis, budayawan, aktivis, di luar panggung politik. Tapi perlu disadari, tidak ada kekuatan yang mampu melakukan pendidikan politik secara masif dan terstruktur selain negara itu sendiri. Tanpa itu, tidak pantas dan tidak realistis mengharapkan perubahan pada saat pemilu.

Demokrasi adalah soal sistem kontrol

Kedua, demokrasi bukan sistem yang sempurna, tidak selalu adil juga bebas dari manipulasi. Banyaknya cara membagi daerah pemilihan dan menghitung hasil pemilu, dengan hasil akhir yang bisa berbeda-beda, menunjukan bukan soal mudah mengoperasionalkan sistem pemilu yang adil untuk semua pihak.

Hanya saja inilah sistem yang paling realistis dalam memandang proses politik. Bahwa politik adalah pertarungan untuk meraih, bertahan dan menggunakan kekuasaan, terlepas dari apapun motif orang per orang. Pertarungan itu disistematisasi melalui konfigurasi kelembagaan yang saling mengevaluasi satu sama lain. Prinsipnya, siapapun yang berkuasa: ratu adil atau bukan, jenius ataupun medioker, tidak boleh memiliki kekuasaan yang berlebihan tanpa kontrol.

Adanya sistem kontrol antar lembaga inilah yang kebajikan utama dari demokrasi. Yang menjadikan demokrasi layaknya sebuah mesin pemerintahan yang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Demokrasi tidak selalu hasilkan kebijakan yang terbaik untuk rakyat, tapi pasti mencegah kebijakan yang buruk terjadi secara berulang-ulang.

Kita harus mengakui bahwa perbedaan realita politik 10 tahun lalu dan hari ini menunjukan bahwa mesin demokrasi Indonesia, meskipun perlahan, sudah bekerja. Sayangnya, fokus kita masih pada proses evaluasi yang sifatnya monumental, yaitu pemilu, bukan bagaimana kerja elemen-elemen mesin demokrasi hari per hari. Padahal, semakin besar prosesinya maka makin sulit mencegah distorsi terjadi.

Saya curiga bahwa skeptisisme kita selama ini karena terlalu fokus pada soal memilih pemimpin, dan mengabaikan kebajikan demokrasi yang sesungguhnya. Jika cuma itu persoalannya maka wajar kita gamang dan pesimis.

Ardian Maulana (Peneliti di Bandung Fe Institute)

twitter: @ardianeff

 

 

 

 

 

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: